SELATANTIMES.COM-BOLSEL-Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Deddy Abdul Hamid, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG), memimpin rapat bersama Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kepala SPPG, para anggota satgas , serta para mitra yang berada di Kabupaten Bolsel.
Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Berkah, Rabu (19/8/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Asisten III Setda Bolsel, Asisten II Setda Bolsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Bagian Hukum, serta pihak Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari Satgas MBG.
Dalam rapat tersebut, Korwil menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti pertemuan melalui Zoom bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang membahas pengawasan SPPG di setiap daerah. Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan program, terutama untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang dapat muncul di lapangan.
Selain itu, Korwil mengimbau Tim Satgas agar melakukan kontrol secara rutin serta melaksanakan rapat evaluasi guna membahas berbagai permasalahan yang ditemukan di masing-masing SPPG dan mencari langkah penyelesaian secara bersama.
Untuk Kabupaten Bolsel, saat ini terdapat enam SPPG yang telah masuk tahap operasional. Dari jumlah tersebut, lima SPPG telah berjalan dan tersebar di wilayah Posigadan, Helumo, dan Bolaang Uki, sementara satu SPPG lainnya tinggal menunggu kelengkapan administrasi.
Korwil SPPG meminta kepada para mitra yayasan agar mempercepat proses pengerjaan SPPG yang masih dalam tahap persiapan sehingga dapat segera beroperasi dan memperluas cakupan pelayanan Program MBG di Kabupaten Bolsel.
Beberapa lokasi SPPG yang saat ini masih dalam tahap persiapan antara lain berada di Pintim, Desa Onggunoi ,Kecamatan Pinolosian, Desa Ilomata serta satu SPPG yang berada di lingkungan Polres yang masih menunggu verifikasi dari BGN.
Sementara itu, jumlah penerima manfaat Program MBG di Kabupaten Bolsel saat ini telah mencapai 13.689 penerima manfaat.
Korwil juga menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang belum mendapatkan makanan bergizi. Hal tersebut disebabkan penyaluran mengikuti ketentuan dalam surat edaran BGN, di mana layanan makanan bergizi diberikan kepada sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai ketentuan program.
Dalam rangka memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, Korwil mengimbau Tim Satgas MBG untuk melakukan monitoring secara rutin di setiap SPPG, khususnya terkait kelengkapan fasilitas dan aspek kebersihan.
Korwil juga mengimbau Kepala Dinas Kesehatan agar melakukan pemeriksaan secara rutin setiap bulan di masing-masing SPPG. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan dalam proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat tetap terjaga.
Kepada para mitra, Korwil juga menyampaikan agar dalam pelaksanaan program di setiap SPPG memperhatikan ketentuan mengenai pemasok bahan baku. Sesuai arahan, setiap SPPG diharapkan melibatkan 15 supplier untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan dalam penyediaan makanan bergizi.
Dengan adanya koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara bersama-sama antara pemerintah daerah, Tim Satgas, SPPG, serta para mitra, diharapkan pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bolsel dapat berjalan lebih optimal, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
sementra itu Wabup Deddy menyampaikan, saat ini sudah terdapat lima SPPG yang telah beroperasi, sementara satu SPPG lainnya masih dalam tahap melengkapi berbagai kebutuhan operasional. SPPG tersebut berada di Kecamatan Pinolosian Tengah, Desa Deaga.
Ia berharap seluruh kelengkapan dapat segera diselesaikan sehingga SPPG di Desa Deaga dapat secepatnya beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Deddy, perawatan dan pengelolaan SPPG menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Keberlangsungan SPPG tidak hanya bergantung pada operasionalnya, tetapi juga bagaimana setiap SPPG dikelola dengan baik sehingga dapat terhindar dari berbagai persoalan.
“SPPG harus berjalan dengan baik dan jauh dari persoalan. Di sinilah diperlukan peran aktif Korwil maupun Kepala SPPG untuk sigap dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul,” ujar Deddy.
Wabup juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Menurutnya, aspek utama yang harus menjadi perhatian adalah kualitas dan kandungan gizi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, khususnya anak-anak.
“Jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi harus memperhatikan gizi makanan yang disalurkan. Kita ingin program ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas gizi putra-putri kita ke depan,” tegasnya.
Deddy menjelaskan, kebutuhan bahan baku dalam pelaksanaan MBG membutuhkan keterlibatan sekitar 15 supplier di setiap SPPG. Hal ini diperlukan karena terdapat sejumlah bahan yang belum tersedia di Kabupaten Bolsel, sementara jumlah penyedia bahan baku lokal masih terbatas.
Karena itu, ia meminta Kepala SPPG dan Korwil untuk bergerak sigap serta membangun koordinasi yang baik agar berbagai kebutuhan program dapat terpenuhi dan potensi persoalan dapat segera diantisipasi.
Wabup juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kepala SPPG dengan ahli gizi dalam penyusunan dan penyediaan menu makanan. Hal tersebut dilakukan agar makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang mereka.
Selain memberikan manfaat bagi peningkatan gizi anak, Deddy menilai program MBG juga dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan, melalui penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.
Kepada para mitra penyedia bahan makanan, Wabup berpesan agar benar-benar memastikan bahan yang disediakan memiliki kualitas yang baik, bersih, sehat, dan layak dikonsumsi. Ia juga meminta agar menu makanan dibuat bervariasi sehingga anak-anak tidak merasa bosan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kebutuhan gizi.
“Ini bisa berjalan dengan baik apabila semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau ada mitra yang hanya mengejar keuntungan dan tidak memperhatikan kualitas serta ketentuan program, segera laporkan,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Wabup Deddy mengajak seluruh pihak untuk menjaga kebersamaan, memperkuat kerja sama, serta membangun komunikasi yang intensif antara SPPG, Korwil, pemerintah daerah, dan para mitra.
Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa dalam proses persiapan SPPG Deaga, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain denah bangunan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), standar operasional prosedur (SOP), serta kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan melalui tahapan dan proses yang jelas sebelum SPPG dapat menjalankan operasional secara optimal.
Selain kelengkapan sarana dan administrasi, Dinas Kesehatan juga menekankan pentingnya kompetensi para relawan yang bertugas di SPPG. Para relawan diharapkan memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan yang dipersyaratkan. Untuk mendukung hal tersebut, sebelumnya telah dilaksanakan pelatihan bagi para relawan sebagai salah satu bagian dari pemenuhan komponen persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pihak Dinas Kesehatan berharap setiap SPPG dapat membuka ruang koordinasi dan menerima kehadiran petugas dari Puskesmas ketika melakukan kunjungan. Hal ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di SPPG.
“Ketika Puskesmas datang untuk melakukan pengawasan, kami berharap dapat diterima dengan baik. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan dan pengawasan SPPG berjalan sebagaimana mestinya,” ujar pihak Dinas Kesehatan.
Selain pengawasan kesehatan dan sanitasi, koordinasi dengan Puskesmas juga dinilai penting dalam aspek pemenuhan gizi. Dinas Kesehatan mendorong setiap SPPG untuk berkoordinasi dengan Puskesmas setempat, khususnya dengan petugas atau tenaga yang membidangi gizi.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahan makanan dan menu yang akan disalurkan kepada para siswa memenuhi standar serta kebutuhan gizi yang telah ditetapkan.
Dinas Kesehatan menegaskan bahwa sinergi antara SPPG, Puskesmas, dan seluruh pihak terkait sangat penting agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bolsel dapat berjalan dengan baik, aman, sehat, dan memberikan manfaat maksimal bagi para penerima manfaat. (*)
Views: 28
