SELATANTIMES.COM-BOLSEL-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Apresiasi ini diberikan atas kinerja dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola serta pelayanan hukum.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, S.H., M.H., dalam acara Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Hak Cipta ini berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro Nomor 87, Manado.
Bupati Bolsel, Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolsel, Alsyafri U. Kadullah, S.Pd., M.E., untuk menerima langsung penghargaan tersebut.
Penghargaan pertama diraih atas partisipasi aktif Bolsel dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dengan predikat ISTIMEWA. Capaian ini tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor PHN-UM.01.01-1018 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh BPHN pada 3 Agustus 2026.
Penghargaan kedua diberikan atas kinerja unggul dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Bolsel sukses menyabet Peringkat I di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan Predikat AA (Istimewa) setelah mengantongi nilai 86.
Piagam penghargaan ini telah diterbitkan oleh BPHN sejak 26 Mei 2026. Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, menekankan pentingnya adaptasi teknologi dalam sektor publik.
Sesuai dengan tema acara, “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak”, ia menyebut digitalisasi sebagai kunci utama peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Hendrik juga mengapresiasi sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi serta jajaran pemerintah kabupaten/kota dalam menyukseskan program ini.
Capaian ganda ini menjadi motivasi besar bagi Pemerintah Kabupaten Bolsel. Ke depan, Pemkab Bolsel berkomitmen penuh untuk terus memacu reformasi hukum dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)
Views: 8
