SELATANTIMES.COM-BOLSEL-Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, memimpin rapat Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Berkah, Komplek Perkantoran Panango, Selasa (05/05/2026).
Rapat ini menjadi penanda berakhirnya pelaksanaan tugas lapangan tim auditor BPK dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun anggaran sebelumnya.
Dalam pertemuan tersebut, tim BPK menyampaikan sejumlah poin penting dari hasil pemeriksaan pendahuluan. Fokus pemeriksaan mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelengkapan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Tim BPK menjelaskan bahwa secara umum pengelolaan administrasi telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu perhatian utama adalah pengelolaan aset, khususnya kendaraan dinas.
Ditemukan adanya ketidaksesuaian data pada Kartu Inventaris Barang (KIB), di mana sejumlah kendaraan yang sudah rusak berat atau hilang masih tercatat sebagai aset aktif. Tim BPK mengimbau agar OPD segera melaporkan kondisi riil tersebut kepada pengelola aset untuk dilakukan penyesuaian data secara akurat.
Selain itu, BPK juga menyoroti belanja pegawai, terutama terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemerintah daerah diminta memperkuat dasar regulasi TPP untuk tahun 2026, serta memastikan perhitungan pengurangan TPP dilakukan secara tepat berdasarkan tingkat kehadiran pegawai.
Di sektor kesehatan, pengadaan obat diminta mengikuti mekanisme Etalase Konsolidasi sesuai arahan Kementerian Kesehatan guna mencegah pemborosan anggaran. Sementara itu, perhitungan jasa pelayanan di Puskesmas harus segera mengacu pada peraturan terbaru dari Kementerian Kesehatan.
Untuk pengawasan konstruksi, BPK menegaskan bahwa satu konsultan pengawas sebaiknya tidak menangani lebih dari tiga paket pekerjaan sekaligus demi menjaga kualitas hasil pekerjaan.
Meski terdapat sejumlah catatan, capaian administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dinilai tetap menunjukkan tren positif dan termasuk yang terbaik di Provinsi Sulawesi Utara. Diharapkan seluruh OPD dapat terus menjaga dan meningkatkan kinerja tersebut untuk meraih opini audit yang lebih baik.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada tim BPK yang telah melaksanakan audit selama lebih dari satu bulan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh catatan yang disampaikan, yang berjumlah sekitar 13 poin, akan segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Ia turut meminta agar BPK memberikan rekomendasi yang jelas sebagai pedoman perbaikan ke depan. Terkait bantuan sosial, Wabup menekankan pentingnya komunikasi dengan penerima manfaat agar bantuan yang diberikan dapat digunakan pada tahun berjalan dan tidak menimbulkan temuan di kemudian hari.
Menutup kegiatan, pemerintah daerah juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, sekaligus berharap mendapatkan arahan lanjutan demi perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, yang turut dihadiri oleh tim BPK dan para pimpinan OPD.***
Views: 10
