SELATANTIMES.COM-Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Lokosina, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), terus memicu polemik. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, muncul dugaan adanya jaringan pengelolaan tambang ilegal yang melibatkan sejumlah pihak terorganisir.
Dua nama yang berulang kali mencuat dalam informasi di lapangan adalah Deizy Hermin dan seorang pria yang akrab disapa Egen. Keduanya diduga kuat memiliki peran dalam rantai aktivitas pertambangan di Lokosina.
Namun, isu ini semakin sensitif setelah beberapa nama pejabat di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) ikut terseret dalam pusaran informasi tersebut. Menurut seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, nama-nama petinggi kepolisian itu diduga sengaja dibawa-bawa dalam komunikasi operasional di kawasan Lokosina.
“Nama-nama petinggi Polda Sulut disebut-sebut dalam pembicaraan mereka. Hal itu membuat orang di lapangan merasa aktivitas tersebut memiliki pelindung,” ujar sumber tersebut.
Kawasan Lokosina kini menjadi pusat perhatian karena statusnya yang bukan lagi sekadar tambang tradisional, melainkan diduga menggunakan alat berat. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II Bolsel-Boltim sebelumnya berhasil mendeteksi keberadaan satu unit ekskavator melalui pemantauan udara menggunakan drone.
Kepala KPH Unit II Bolsel-Boltim, Ahmad Djunaedi, membenarkan temuan penting tersebut.
“Yang kami temukan di lokasi melalui pemantauan drone adalah satu unit alat berat dan titik lokasi tambang ilegal,” tegas Djunaedi.
Penggunaan ekskavator menjadi indikasi kuat bahwa aktivitas ini melibatkan modal besar, mobilisasi peralatan logistik, tenaga kerja terstruktur, hingga jaringan distribusi hasil tambang yang mapan. Oleh karena itu, desakan publik menguat agar proses hukum tidak hanya menyasar para pekerja kasar di lapangan, melainkan mampu mengungkap pemodal utama dan penyedia alat berat.
Aparat penegak hukum kini diharapkan menelusuri peran Deizy Hermin dan Egen secara objektif. Proses ini sekaligus menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk memberikan klarifikasi agar isu yang beredar tidak menjadi bola liar atau tuduhan sepihak.
Hingga saat ini, dugaan keterlibatan atau keterkaitan nama pejabat Polda Sulut belum mendapatkan konfirmasi resmi. Jika nama-nama pejabat tersebut sengaja dicatut untuk menciptakan kesan kebal hukum, maka kepolisian dinilai perlu bertindak tegas untuk membersihkan nama baik institusi.
Sebaliknya, jika terbukti ada keterlibatan oknum, penyelidikan menyeluruh harus segera dilakukan secara transparan.
Sorotan publik semakin tajam karena laporan mengenai aktivitas PETI Lokosina kabarnya sudah disampaikan kepada pihak berwenang, namun belum ada tindakan penertiban yang signifikan di lokasi. Kondisi ini memicu spekulasi di masyarakat bahwa aparat enggan bergerak karena adanya tekanan dari figur-figur besar.
Merespons situasi ini, Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, meminta dengan tegas agar pemberantasan PETI dilakukan tanpa pandang bulu dan menyasar hingga ke aktor intelektual di balik layar.
“Kalau memang mau ditertibkan, harus secara menyeluruh. Jangan hanya masyarakat kecil di lapangan yang ditangkap, sementara pemain besarnya sama sekali tidak tersentuh,” kata Arifin.
Ia mendesak penegak hukum menelusuri aliran modal, penyedia alat berat, hingga pengendali operasional utama. Kini, publik menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum: apakah rantai PETI Lokosina akan dibongkar total, atau penindakan kembali terhenti di tingkat pekerja lapangan.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Deizy Hermin, Egen, Polda Sulut, serta pihak-pihak terkait lainnya masih terus dilakukan untuk mendapatkan keberimbangan informasi. (*)
Views: 15
