SELATANTIMES.COM-BOLSEL-Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru S.Pt, M.Si menegaskan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan kini menjadi kebutuhan mutlak untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Gebyar Pajak Bolsel 2026 yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (20/05/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen terus mendorong penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), khususnya untuk pembayaran pajak dan retribusi. Langkah ini ditempuh melalui perluasan kanal pembayaran digital serta penguatan kolaborasi TP2DD bersama pihak perbankan dan mitra usaha.
Bupati Iskandar juga mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), sangadi (kepala desa), dan aparat desa untuk menjadi pelopor penggunaan transaksi non-tunai. Selain itu, ia meminta adanya pemutakhiran data pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Saya mengajak seluruh ASN, sangadi, dan aparat desa menjadi pelopor transaksi non-tunai serta melakukan pemutakhiran data pajak, agar potensi pendapatan daerah bisa dioptimalkan tanpa harus menaikkan tarif pajak,” ujar Iskandar.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi melalui peran aktif TPID dengan mengoptimalkan strategi 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif.
Jajaran Pemkab Bolsel diharapkan rutin memantau perkembangan harga, menggelar operasi pasar murah jika diperlukan, serta memperkuat kerja sama antardaerah demi menjaga stabilitas harga pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Mari terus kita tingkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, karena setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Bolsel,” pungkasnya.
Pada acara yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, turut memaparkan materi terkait optimalisasi peran TP2DD dan TPID.
Menurutnya, penguatan kedua tim ini merupakan langkah strategis untuk mendorong kemandirian fiskal daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Joko menjelaskan, sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan QRIS, penyediaan kanal digital untuk pajak dan retribusi, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Pengendalian inflasi juga harus konsisten dan berbasis data lewat pemantauan harga komoditas strategis guna mengantisipasi gejolak harga musiman maupun eksternal.
selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada wajib pajak, desa, dan kecamatan terbaik Tahun Pajak 2025 atas kepatuhan dan kontribusi mereka dalam mendongkrak pendapatan daerah.
Agenda ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy SSTP, MAP, para pejabat tinggi pratama, camat, sangadi, serta pimpinan dan jajaran BSG Cabang Molibagu.***
Views: 4
