SELATANTIMES.COM-MANADO-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, menyambut positif rencana kolaborasi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan kesadaran hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kesediaan tersebut membuka peluang kerja sama strategis antara institusi penegak hukum dan organisasi profesi wartawan, khususnya dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum kepada aparatur pemerintahan yang mengelola anggaran negara.
Kajati Sulut menyatakan kesiapan untuk menerima undangan resmi dari PWI Bolsel guna membahas lebih lanjut bentuk kerja sama yang dapat dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan Kejaksaan.
Program yang diusulkan menyasar kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah hingga pejabat pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi. Silakan disampaikan undangan secara resmi agar program yang direncanakan dapat dibicarakan lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan pendampingan dan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintahan,” demikian inti pernyataan Kajati Sulut.
Menurutnya, penguatan pemahaman hukum menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
Pendampingan hukum diharapkan dapat membantu aparatur memahami ketentuan administrasi dan penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak terhambat oleh kekhawatiran yang muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan.
PWI Bolsel Dorong Perlindungan Aparatur dari Oknum Pemerasan
Sementara itu, Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, menjelaskan bahwa gagasan kolaborasi tersebut berangkat dari kebutuhan menghadirkan edukasi hukum secara langsung kepada para penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Viko, kepala desa, kepala puskesmas hingga kepala sekolah merupakan kelompok yang perlu mendapatkan pemahaman hukum secara memadai, mengingat tanggung jawab mereka dalam mengelola anggaran publik.
“Kami ingin para kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah hingga pejabat daerah memahami aturan pengelolaan anggaran. Jangan sampai mereka takut menjalankan program hanya karena khawatir melakukan kesalahan administrasi. Anggaran harus bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Viko.
Ia menegaskan, pendampingan hukum bukan dimaksudkan untuk melindungi penyimpangan, melainkan mencegah terjadinya kesalahan sekaligus memperkuat integritas aparatur pemerintahan.
“Yang kita dorong adalah pencegahan. Jangan menunggu ada persoalan hukum baru dilakukan pembinaan. Lebih baik sejak awal mereka diberikan pemahaman agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Viko juga menyoroti pentingnya memberikan edukasi kepada aparatur pemerintahan agar tidak mudah menjadi sasaran intimidasi maupun dugaan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum (APH).
“Kami juga ingin Kejati Sulut hadir memberikan pemahaman kepada kepala desa dan pengelola anggaran tentang bagaimana menghadapi oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum untuk melakukan intimidasi atau pemerasan. Mereka harus tahu hak, kewajiban, serta mekanisme pelaporan yang benar,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran Kejati Sulut sebagai narasumber dalam kegiatan edukasi hukum akan memberikan nilai tambah karena aparatur dapat memperoleh penjelasan langsung dari institusi yang memiliki kompetensi di bidang penegakan hukum.
Perlindungan Satwa Maleo Masuk Agenda Kolaborasi
Tidak hanya berfokus pada tata kelola pemerintahan, PWI Bolsel juga mengusulkan kolaborasi dalam mendukung perlindungan burung Maleo, satwa endemik Sulawesi yang menjadi salah satu kekayaan hayati kebanggaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Viko menilai, perlindungan Maleo tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan konservasi, tetapi juga membutuhkan edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga satwa dilindungi.
“Maleo adalah kekayaan alam yang harus kita jaga bersama. Kami ingin mendorong kolaborasi yang juga menyentuh aspek perlindungan lingkungan dan satwa dilindungi, sehingga generasi mendatang masih bisa melihat Maleo hidup di habitat alaminya,” ungkapnya.
Viko Karinda Apresiasi Keterbukaan Kajati Sulut
Di sisi lain, Viko menyampaikan apresiasi kepada Kajati Sulut atas respons positif terhadap gagasan yang disampaikan PWI Bolsel.
Ia mengaku sempat pesimistis rencana kolaborasi tersebut dapat diwujudkan. Namun, sikap terbuka dan antusiasme Kajati Sulut membuatnya semakin yakin bahwa program tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan.
“Terus terang, awalnya saya sempat berpikir program ini sulit berjalan. Tetapi setelah melihat langsung antusiasme, keterbukaan dan kebaikan hati Bapak Kajati Sulut, saya justru semakin optimistis bahwa kolaborasi ini akan membawa perubahan besar bagi Bolsel,” kata Viko.
Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dapat segera ditindaklanjuti melalui undangan resmi dan penyusunan agenda kegiatan bersama.
“Kami tidak ingin kolaborasi ini hanya menjadi seremonial. Harus ada manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian dan pemahaman hukum bagi aparatur, mendorong penyerapan anggaran yang tepat sasaran, serta menjaga kekayaan alam daerah,” tambahnya.
Viko menegaskan bahwa PWI Bolsel berkomitmen mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan daerah tanpa meninggalkan independensi dan fungsi kontrol sosial pers.
“Pers harus tetap kritis, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari solusi. Ketika ada peluang membangun daerah melalui kolaborasi yang positif, tentu PWI Bolsel siap mengambil peran,” pungkasnya.
Rencana kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Kejati Sulut dan PWI Bolsel dalam membangun budaya sadar hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. (*)
Views: 11
