SELATANTIMES.COM-MANADO-Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menghadiri Rapat Pelaksanaan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) terhadap Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I, di Aula Lantai 4 Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kamis (8/10/2026).
Rapat tersebut mempertemukan BP3KP Sulawesi I dengan Tim Jaksa Pengacara Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dalam rangka memperkuat pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Bupati Bolsel turut menyampaikan kondisi dan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bedah rumah di wilayah Bolsel.
Bupati menjelaskan, terdapat dua kendala utama, yakni keterbatasan pasokan material batako serta keterbatasan nilai bantuan sebesar Rp20 juta, khususnya untuk rumah yang pembangunannya harus dimulai dari kondisi awal.
Untuk mengatasi keterbatasan material, Pemerintah Kabupaten Bolsel telah berkoordinasi dengan pemerintah desa agar mendorong kelompok-kelompok masyarakat meningkatkan produksi batako secara lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan material sekaligus mendukung keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program.
Sementara terkait keterbatasan anggaran, Bupati mendorong penguatan swadaya masyarakat melalui semangat gotong royong, termasuk penerapan sistem arisan bahan bangunan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memastikan pembangunan rumah tidak berhenti pada tahap pembongkaran, tetapi dapat diselesaikan hingga layak ditempati.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait agar program perumahan dapat memberikan manfaat secara optimal serta tepat sasaran.
Kepala BP3KP Sulawesi I, Erpika Ansela Surira, S.T., menyampaikan perkembangan sejumlah program penyediaan perumahan di Sulawesi Utara. Salah satunya program bedah rumah dengan alokasi 10.800 unit yang tersebar di 15 kabupaten/kota, dengan nilai bantuan sebesar Rp20 juta per unit.
Selain program bedah rumah, BP3KP Sulawesi I juga melaksanakan sejumlah program strategis, di antaranya pembangunan satu tower rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 44 unit di Paniki, Kota Manado, penanganan kawasan kumuh seluas 18,09 hektare, serta pembangunan 86 unit sanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
BP3KP Sulawesi I turut memfasilitasi penyaluran kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 14.865 unit serta mencatat respons dan serapan yang baik terhadap program KPP atau KUR Perumahan di Sulawesi Utara.
Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Andi Usama Harun, S.H., M.H., menegaskan bahwa pendampingan hukum merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendampingan tersebut mencakup program bedah rumah kawasan permukiman dan perkotaan, pembangunan rumah susun MBR, penyediaan sanitasi, serta penanganan kawasan kumuh. Dalam pelaksanaannya, koordinasi juga melibatkan Inspektorat, BPKP, dan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan untuk memperkuat pengawasan serta meminimalkan potensi permasalahan hukum.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bolsel turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (*)
Views: 7
