SELATANTIMES.COM-BOLSEL-Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Dr (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Rini Dyah Mawarty, S.T., M.T., beserta jajaran, di Kantor Bupati Bolsel Panango, Selasa (29/09/2026)
Kunjungan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bolsel, meliputi evaluasi pelaksanaan, verifikasi calon penerima bantuan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, PPK dan tim pendamping di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementerian PKP menekankan pentingnya percepatan pekerjaan fisik dan koordinasi yang solid agar pelaksanaan BSPS dapat berjalan sesuai target. Pemerintah daerah juga diminta memperketat verifikasi usulan calon penerima sesuai kriteria yang berlaku, sehingga proses verifikasi ulang dapat diminimalkan.
Program BSPS tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui penggunaan material dari toko bangunan lokal serta penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat.
Kementerian PKP turut mendorong pemerintah daerah untuk mengatasi kendala pasokan material lokal, seperti batako, serta mengusulkan lokasi penerima bantuan secara terklaster di setiap desa. Pola tersebut dinilai dapat mempercepat pengerjaan fisik. Apabila progres pelaksanaan berjalan baik dan sesuai target, Kabupaten Bolsel berpeluang mendapatkan tambahan kuota bantuan dari pemerintah pusat.
Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan langsung Kementerian PKP dalam mengawal pelaksanaan program BSPS di Bolsel. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu dan keluarga baru dalam memperoleh hunian yang layak.
Bupati juga menyampaikan bahwa melalui pengusulan aspirasi serta pembaruan data secara berkelanjutan, alokasi BSPS untuk Kabupaten Bolsel berhasil meningkat dari sekitar 300 unit menjadi 600 unit rumah.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, Pemkab Bolsel terus melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan hingga tingkat kecamatan agar tidak terjadi pekerjaan yang terhenti atau mangkrak. Sejumlah kendala teknis, seperti kondisi geografis lahan yang miring serta status tanah warga yang sebagian masih bersifat menumpang, terus dicarikan solusi melalui sinergi pemerintah daerah dan masyarakat.
Ke depan, Pemkab Bolsel berkomitmen menyiapkan dan memperbarui data calon penerima bantuan, termasuk kategori Desil 1–4 dan UMKK, sehingga setiap peluang penambahan kuota dari pemerintah pusat dapat segera diserap secara tepat sasaran.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BP3KP Sulawesi I, Erpika Ansela Surira, S.T., Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel, serta Kepala Dinas Perkimtan Bolsel. (*)
Views: 8
