SELATANTIMES.COM-BOLSEL-Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Lokosina, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kembali menjadi sorotan tajam. Kendati bukti lapangan dan keberadaan alat berat sudah terendus, aparat penegak hukum—khususnya Polda Sulawesi Utara (Sulut)—dinilai masih lamban dalam mengambil tindakan tegas.
Sejumlah sumber di lapangan mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut masih berjalan mulus. Mandeknya penegakan hukum ini memicu kritik dari masyarakat yang menilai aparat seolah “tutup mata” terhadap praktik merusak lingkungan yang terjadi berulang kali.
Seretan Nama dan Dugaan Keterlibatan Jaringan
Sorotan publik kian melebar setelah muncul nama Deizy Hermin dan seorang pria berinisial EG alias Egen. Keduanya santer disebut-sebut oleh warga lokal sebagai bagian dari jaringan yang mengendalikan aktivitas PETI di Lokosina. Namun hingga saat ini, dugaan keterlibatan keduanya masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan belum ada pernyataan resmi dari kepolisian yang menetapkan mereka sebagai tersangka.
Tak hanya warga sipil, isu miring juga menerpa internal kepolisian. Beberapa sumber mengklaim adanya nama pejabat di lingkungan Polda Sulut yang ikut terseret dalam komunikasi terkait aktivitas di kawasan tambang tersebut.
Meski klaim ini belum terbukti secara hukum dan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk perlindungan (backing) terhadap aktor tambang, publik mendesak adanya transparansi dan klarifikasi resmi dari pihak Polda Sulut guna menepis isu liar yang berkembang.
Bukti Drone: Alat Berat Terdeteksi di Lokasi
Dugaan kuat mengenai adanya aktivitas PETI skala besar di Lokosina sebenarnya bukan tanpa dasar. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II Bolsel-Boltim sebelumnya sempat mendeteksi keberadaan satu unit alat berat jenis ekskavator di lokasi tersebut melalui pemantauan udara.
Kepala KPH Unit II Bolsel-Boltim, Ahmad Djunaedi, membenarkan temuan visual dari drone tersebut.
“Yang kami temukan di lokasi melalui pemantauan drone adalah satu unit alat berat dan titik lokasi tambang ilegal,” ujar Djunaedi.
Temuan ekskavator ini seharusnya menjadi pintu masuk utama bagi penyidik kepolisian untuk membongkar rantai kejahatan lingkungan ini. Sebab, pengoperasian alat berat dalam tambang ilegal melibatkan mobilisasi, logistik, bahan bakar, tenaga kerja, hingga jalur distribusi hasil tambang yang membutuhkan modal besar.
Publik Tunggu Ketegasan Kapolda Sulut
Lambatnya respons penegakan hukum memicu kekecewaan di tingkat bawah. Seorang sumber internal menyatakan bahwa laporan terkait aktivitas ini sebenarnya sudah diteruskan ke pihak penegak hukum, namun belum ada tindakan nyata.
“Kami sudah turun cek dan laporkan, namun dari Gakkum belum ada tindakan. Sepertinya mereka takut,” ungkap sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolda Sulut Irjen Pol Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., belum memberikan respons saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon seluler terkait kelanjutan penanganan dugaan PETI di Lokosina.
DPRD Bolsel: Jangan Hanya Tajam ke Bawah
Apatisme penegakan hukum ini juga memantik reaksi keras dari legislatif. Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal di wilayahnya tidak boleh tebang pilih.
“Kalau memang mau ditertibkan, harus secara menyeluruh. Jangan hanya masyarakat kecil di lapangan yang ditangkap, sementara pemain besarnya sama sekali tidak tersentuh,” tegas Arifin.
Ia mendesak Polda Sulut dan jajarannya untuk tidak berhenti pada level pekerja kasar atau operator di lapangan, melainkan mengejar aktor intelektual, pemilik modal (cukong), serta penyedia alat berat yang mengendalikan seluruh operasi ilegal ini.
Kini, bola panas berada di tangan Polda Sulut. Publik menantikan langkah nyata dan transparan dari aparat untuk membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas dalam memberantas mafia tambang di Bolaang Mongondow Selatan.
Sampai saat ini, media masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Deizy Hermin, Egen, serta pihak Humas Polda Sulut terkait dinamika kasus ini. (*)
Views: 15
