SELATANTIMES.COM-BOLSEL-Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Lokosina, Desa Dumagin B, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali memicu sorotan publik. Kinerja aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Utara (Sulut), kini dipertanyakan karena dinilai lambat merespons penambangan ilegal tersebut.
Sejumlah sumber mengungkapkan bahwa aktivitas PETI di Lokosina masih terus berjalan secara bebas. Hal ini memicu kritik keras dari masyarakat yang menilai aparat seolah menutup mata terhadap pelanggaran hukum yang terjadi berulang kali.
Informasi di lapangan sempat mengaitkan nama Deizy Hermin dan seorang pria bernama Egen dalam pusaran jaringan PETI di Lokosina. Selain itu, beredar pula rumor yang menyeret sejumlah nama pejabat di lingkungan Polda Sulut. Meski demikian, seluruh klaim tersebut belum terkonfirmasi secara resmi dan masih membutuhkan pembuktian hukum lebih lanjut.
Temuan Alat Berat di Lokasi
Dugaan penambangan ilegal ini diperkuat oleh temuan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II Bolsel-Boltim. Melalui pantauan udara menggunakan pesawat tanpa awak (drone), petugas berhasil mendeteksi keberadaan alat berat di area tambang.
“Kami menemukan satu unit alat berat jenis ekskavator dan titik lokasi tambang ilegal di sana,” ujar Kepala KPH Unit II Bolsel-Boltim, Ahmad Djunaedi.
Keberadaan ekskavator ini dinilai menjadi pintu masuk penting bagi kepolisian. Logikanya, operasional alat berat membutuhkan mobilisasi, pasokan bahan bakar, tenaga kerja, hingga rantai pembiayaan yang besar dan terstruktur.
Komitmen Polda Sulut Dipertanyakan
Hingga berita ini diturunkan, Kapolda Sulut Irjen Pol Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., belum memberikan respons saat dikonfirmasi media via telepon genggam.
Seorang sumber lokal menduga ada keengganan dari penegak hukum untuk menindak pelaku lapangan karena adanya intervensi dari figur-figur besar di balik layar.
“Kami sudah mengecek dan melaporkan hal ini, tetapi belum ada tindakan nyata dari tim Penegakan Hukum (Gakkum). Seolah-olah ada ketakutan,” klaim sumber tersebut.
DPRD Desak Tangkap Pemodal Besar
Merespons situasi ini, Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, meminta kepolisian melakukan penertiban secara menyeluruh tanpa tebang pilih.
“Kalau mau ditertibkan, harus total. Jangan hanya pekerja kecil di lapangan yang ditangkap, sementara pemodal besarnya tidak tersentuh,” tegas Arifin.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk memutus mata rantai PETI dari hulu ke hilir, mulai dari penyedia modal, pemilik alat berat, hingga penampung hasil tambang ilegal.
Kini, publik menunggu langkah konkret dan transparan dari Polda Sulut untuk membuktikan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Media ini masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait. (*)
Views: 8
