SELATANTIMES.COM-MANADO-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali mengukir prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menghadiri langsung penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado, Jumat (29/05/2026).
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, mengumumkan bahwa 13 dari 14 entitas daerah di Sulawesi Utara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bolsel menjadi salah satu daerah yang sukses mempertahankan predikat prestisius ini untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Meski mayoritas daerah meraih WTP, BPK memberikan catatan kritis terkait empat temuan utama yang wajib dievaluasi oleh seluruh Pemerintah Daerah di Sulut:
Kekurangan Volume Pekerjaan: Ditemukan pada 697 paket senilai Rp13,80 miliar di 14 entitas. Baru ditindaklanjuti dengan pengembalian sebesar Rp3,32 miliar.
Kelebihan Bayar Belanja Pegawai: Terjadi pada 716 pegawai dengan total Rp3,83 miliar di 13 entitas. Sebesar Rp464,99 juta telah disetorkan kembali.
Pengelolaan PAD Belum Optimal: Mengakibatkan kekurangan penerimaan Rp2,10 miliar di 14 entitas. Baru disetor kembali sebesar Rp94,19 juta.
Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas: Terjadi pada 1.062 pegawai sebesar Rp1,56 miliar di 10 entitas. Sebanyak Rp699,26 juta telah dikembalikan ke kas daerah.
Bombit Agus Mulyo menegaskan bahwa esensi utama pengelolaan keuangan negara adalah kemakmuran masyarakat, bukan sekadar predikat di atas kertas.
“Setiap satu rupiah uang negara harus digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Kami berharap pemerintah daerah terus mendongkrak indikator kesejahteraan. Opini WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” ujar Bombit tegas.
Bupati Iskandar Kamaru, yang didaulat mewakili seluruh kepala daerah se-Sulut, menyampaikan rasa syukur sekaligus komitmennya untuk menjadikan hasil audit ini sebagai bahan evaluasi interal.
“WTP ini adalah kebanggaan, namun bukan titik bagi kita untuk berhenti berkembang. Ini menjadi pengingat agar kita berusaha lebih baik lagi ke depan,” kata Iskandar.
Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bolsel atas konsistensi mempertahankan opini WTP hingga belasan tahun berturut-turut.
Melalui capaian ini, Pemkab Bolsel berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi warga.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran forkopimda dan pejabat tinggi se-Sulut, termasuk Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, Sekretaris Daerah Bolsel, Inspektur Daerah, serta Kepala BPKPD Bolsel.***
Views: 8
