SELATANTIMES.COM-BOLS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mengelar rapat paripurna tahap II dalam rangka penetapan dan penandatangan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 .
Rapat paripurna dilaksanakan di ruang rapat DPRD Bolsel yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bolsel Ridwan Olii bersama Jefri Djauhari S.Pd, Pada Kamis (4/09/2025). Turut dihadiri oleh Anggota DPRD, Para Asisten, Camat, Pimpin OPD, ASN di lingkup Pemda Bolsel.
Agenda ini menjadi momen strategis dalam tahapan penyusunan APBD 2026, yang menandai kesepahaman antara legislatif dan eksekutif mengenai arah kebijakan pembangunan dan penganggaran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 ini dapat berjalan dengan lancar dan dilakukan melalui penyamaan persepsi antara Eksekutif dan Legislatif sehingga dapat aplikasikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 .
“Strategi dan kebijakan yang jadi prioritas dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 yang telah dituangkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran ini selanjutnya akan dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam penyusunan rancangan APBD”, harpanya
Maka dari itu bupati berharap penyusunan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan optimal sehingga dapat mencapai target kinerja tahun pertama RPJMD tahun 2025-2029 .
Ia pun mengajak agar tetap solid , bersatu dan bersinergi demi keberhasilan pembangunan di daerah yang kita cintai ini, karena Pada hakekatnya keberhasilan kabupaten bolsel merupakan perwujudan sinergi kinerja pemerintah daerah, DPRD dan seluruh masyarakat Kabupaten bolsel yang di ukur pada penilaian berbagai indikator pada visi misi dan di refleksikan dalam target Terget pada RKPD dan KUA – PPAS setiap tahunya.
Bupati menambahkan untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian kita bersama , dan untuk Pustu sesuai edaran mentri kesehatan bahwa di setiap Pustu harus ada satu bidan dan minamal dua perawat dan ini bisa diisi oleh PNS ataupun PPPK sesuai dengan keputusan dari dinas kesehatan sendiri
“Mudah-mudahan akhir bulan dan awal Oktober kami akan umumkan untuk penempatan di 76 Pustu, di samping itu untuk puskesmas rawat inap itu harusnya ada tiga dokter umum”, tambahnya.
Kemudian infrasturktur jalan dan bendungan sudah mendapat titik terang dan untuk tahun ini sudah akan dilaksanakan oleh balai dengan dua irigasi yang sudah disetujui.
” Semoga presiden dengan kebijakan ini akan dibambil ali oleh balai balai untuk pelaksanan dari pada infrastruktur baik jalan dan sebgainnya”, tandasnya.
Terkait dengan retribusi dan pajak daerah , sesuai dengan Ederan Mendagri dan sudah mengikuti zoom dengan Mendagri Untuk kenaikan pajak PBB P2, bupati mengharapakan agar ada diskusi dengan baik dengan masyarakat maupun toko tokoh masyarakat agar supaya tidak ada imbasya untuk masyarakat.***
