SELATANTIMES.COM-BOLSEL- Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid, menghadiri Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia dalam rangka penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan semesta di wilayah Sulawesi Utara.
Kegiatan rakor tersebut berlangsung di Hotel Four Points Manado, Pada Rabu, (06/08/2025), dan turut dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, para kepala daerah se-Sulut, Forkopimda Sulut, serta sejumlah pejabat penting lainnya termasuk Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Brigjen TNI Parwito.
Dalam rapat ini, Wabup Deddy Abdul Hamid tampil sebagai salah satu kepala daerah yang aktif memberikan perhatian terhadap isu pertahanan negara. Kehadiran Deddy menjadi wujud komitmen Pemkab Bolsel dalam mendukung sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Kami di Bolsel siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan TNI-Polri dalam mendukung pembinaan komponen cadangan di daerah, termasuk masyarakat pesisir sebagai garda terdepan di wilayah perbatasan,” ujar Wabup Deddy dalam percakapan usai rakor.
Deddy Abdul Hamid menekankan pentingnya keterlibatan daerah pesisir seperti Bolsel, yang memiliki kedekatan geografis dengan wilayah laut perbatasan, dalam pembentukan komponen cadangan.
Ia pun menggaris bawahi bahwa masyarakat pesisir, seperti nelayan, memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan di laut.
Hal ini senada dengan pernyataan Gubernur Sulut yang mengapresiasi kepala daerah yang hadir secara langsung dalam rakor tersebut. Gubernur menyoroti urgensi kolaborasi antara Pemda, TNI-Polri, dan masyarakat dalam membangun kekuatan pertahanan nasional berbasis potensi lokal.
Brigjen TNI Parwito dalam sambutannya mengatakan bahwa sistem pertahanan semesta tidak bisa hanya bertumpu pada kekuatan militer. Komponen cadangan dan pendukung harus menjadi tulang punggung pertahanan negara ke depan.
“Melalui forum ini, kita menyelaraskan strategi lintas sektor agar program berjalan efektif dan sesuai dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029,” ungkapnya.
Sekedar informasi rakor ini juga menyoroti peran strategis Pemda dalam pembinaan, pelatihan, dan penyediaan sarana pendukung bagi komponen cadangan, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.***(Iron)
ADVERTORIAL
